NET24JAM.CO.ID || Tapanuli Selatan,-
Dugaan Intimidasi Camat Angkola Timur Ahmad Yunansyah terhadap kepala desa di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara agar mengikuti bimtek BumDes terus bergulir. Pasalnya, kegiatan yang tidak ditampung anggarannya di Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak dapat di SPJ kan. Selasa, 14/10/2025.
Selain bimtek BumDes, viral di media sosial Camat Angkola Timur Ahmad Yunansyah diduga melakukan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum sebesar Rp 1.500.000 terhadap kepala desa se- Kecamatan Angkola Timur. Pungutan tersebut bertujuan dalam rangka memperingati perayaan HUT RI. Perbuatan Camat telah dilaporkan Gabungan Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum (GMMPH- Tabagsel) pada tanggal 26 Agustus 2025 ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Ahmad Yunansyah diketahui merupakan salah-satu camat pertama yang dilantik Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu saat menjabat bupati. Pelantikan itu merupakan upaya penyegaran untuk meningkatkan kualitas kerja birokrasi demi terwujudnya Tapsel Kembali Bangkit.
Informasi sebelumnya, Camat Angkola Timur, Ahmad Yunansyah disebut-sebut melakukan intimidasi terhadap para kepala desa (Kades) di wilayahnya agar mengikuti kegiatan Bimtek Badan Usaha Milik Desa (BumDes). Sebelum kegiatan Bimtek dimulai, seluruh kepala desa di Kecamatan Angkola Timur diminta menyetorkan uang sebesar Rp 3.600.000 per desa.
Ironisnya, anggaran untuk kegiatan tersebut tidak tercantum dalam Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2025.
Untuk menghindari jeratan hukum, kegiatan tersebut seolah-olah dibuat atas permintaan para kepala desa sendiri, padahal menurut sejumlah sumber di lapangan, perintah mengikuti Bimtek datang langsung dari pihak kecamatan.
Kegiatan Bimtek yang berlangsung sekitar dua bulan lalu itu dilaksanakan di aula Kantor Camat Angkola Timur. Setiap desa diwajibkan membayar biaya tambahan sebesar Rp900.000 per jam, dengan durasi kegiatan selama 4 jam.
Yang lebih mencengangkan, narasumber dalam kegiatan tersebut bukan ahli profesional atau praktisi desa, melainkan aparatur sipil negara (ASN) dari kantor kecamatan sendiri. Padahal sesuai pedoman penyelenggaraan Bimtek, narasumber semestinya memiliki kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman sesuai bidang yang dibahas, bukan hanya berdasarkan jabatan administratif semata.
Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan, dari 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, hanya Kecamatan Angkola Timur yang melaksanakan kegiatan Bimtek BumDes seperti ini.
Fakta ini semakin memperkuat dugaan bahwa kegiatan tersebut lebih berorientasi pada keuntungan pribadi daripada peningkatan kapasitas aparatur desa.
Hingga berita ini diterbitkan, Camat Angkola Timur Ahmad Yunansyah Lubis saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp blm memberikan jawaban.
(Dedi Tison).
Editor : Fendi
